Jokowi Ingin Sekolah Juli Dimulai, Dinilai Tak Berbasis Data
Keinginan Presiden RI Joko Widodo untuk membuka sekolah Juli mendatang adalah hal yang tidak sesuai dengan data. Rencana pembukaan sekolah ini tidak sesuai dengan jadwal vaksinasi covid-19 yang belum mencapai angka 70 persen sesuai dengan protokol kesehatan yang tetapkan oleh badan organisasi kesehatan dunia. Rencana dan keinginan Jokowi dinilai tidak sesuai dengan data yang sebenarnya di lapangan. Terlebih lagi, penerapan protokol kesehatan di lapangan sangat tidak disiplin oleh masyarakat.
Inginkan Sekolah Juli Buka, Jokowi tak berbasis Data
Setelah penjadwalan vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidikan di bulan maret hingga Juni mendatang, Jokowi menginginkan sekolah akan bisa buka kembali di bulan Juli 2021. Ada sekitar 5 juta guru dan tenaga kependidikan yang akan menerima vaksin sehingga sekolah bisa dibuka kembali pada Bulan Juli mendatang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim mengatakan bahwa pembukaan sekolah ini nantinya harus dilaksanakan deposit slot via dana dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ada dan telah diterapkan.
Adapun proses pembukaan sekolah menurut kemendikbud dilakukan secara bertahap pada tahuna jaran 2021/2022. Satuan tugas penanganan covid-19 menilai bahwa sekolah Juli dimulai bisa saja terjadi namun hanya untuk sekolah yang sudah menyiapkan saranan dan prasaran yang menunjang diadakannya sekolah sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi. Sepertinya ini akan bertahap mengingat tidak semua sekolah memiliki saranan dan prasarana yang mendukung terjadinya pembelajaran tatap muka di sekolah dengan protokol kesehatan.
Sekolah Juli Masih Dimulai Beresiko Tinggi
Seorang pakar epidemiologi dari Universitas Airlangga, Windhu Purnomo mengatakan bahwa pembukaan sekolah di bulan Juli mendatang masih harus dipertimbangkan dari berbagai sisi. Hal ini dikarenakan resiko tinggi masih mengancam. Jangan sampai keinginan presiden untuk membuka sekolah setelah vaksinasi covid-19 untuk para guru dan tenaga kependidikan selesai malah mengorbankan anak anak. Keamanan anak anak pun harus dipertimbangkan meskipun guru dan tenaga kependidikan sudah mendapatkan vaksin.
Proses vaksinasi sendiri belum mencapai target minimal, yaitu 70% untuk bisa mendapatka kekebalan kelompok. Herd immunity atau kekebalan kelompok bisa tercipta jika masyarakat secara dominan sudah mendapatkan vaksin dan adanya penerapan protokol kesehatan yang tinggi di masyarakat. Sementara di dalam faktanya, masih banyak masyarakat yang melalaikan protokol kesehatan meskipun sudah ada banyak komponen masyarakat yang mendapatkan vaksinasi covid-19. Ini masih beresiko tinggi dan bisa menjadi klaster baru di masyarakat.
Windhu memperkirakan bahwa herd immunity akan didapatkan oleh Indonesia dalam jangka waktu 1.5 tahun dari sekarang. Jika sekolah kembali dibuka pada Bulan Juli nanti maka tidak akan aman mengingat penyebaran virus di masyarakat bisa saja terjadi. Masalahnya, protokol kesehatan pun belum dilakukan dengan baik di tingkat masyarakat dan belum dicontohkan dengan baik oleh pemerintah. Bahkan banyak pejabat kalangan atas yang memincu kerumunan dan melakukan kegiatan yang melanggar protokol kesehatan.
Seorang guru di SMP Negeri Satap Tabukan Selatan Tengah, Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara, Ahmad Ridhwan, mengatakan bahwa penerapan protokol kesehatan selama belajar tatap muka memiliki banyak kendala. Sekolah Juli buka memungkinkan menjadi salah satu hal yang tinggi resiko. Untuk masyarakat di pulau, dan daerah masih merasa aman sehingga social distancing kurang disiplin, masker yang digunakan tidak sesuai dengan protokol dan masih sangat bersantai tidak sesuai standar yang diterapkan oleh pemerintah. Kebanyakan sekolah di daerah dan sekolah di pulau tidak memiliki saranan dan prasarana menunjang untuk kegiatan belajar tatap muka nanti.
